Anggota Komisi IX DPR: Aturan Makan 20 Menit di Warung Makan Sulit Diawasi

Pemerintah membatasi waktu pelanggan warung makan, warung kaki lima, dan sejenisnya untuk makan di tempat. Hal tersebut seiring relaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 di Jawa Bali hingga 2 Agustus mendatang. Pemerintah mengizinkan dine in atau makan di tempat di warung makan hanya 20 menit.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyambut aturan tersebut. Namun menurutnya aturan tersebut akan sulit diawasi. "Aturan ini sepintas sangat baik. Apalagi bisa diterapkan secara ketat. Namun, menurut saya, akan sulit untuk diawasi. Sebab, ada banyak restoran dan rumah makan di Jakarta. Sementara, aparat kepolisian dan Satpol PP jumlahnya sangat terbatas. Kan tidak mungkin mereka menongkrongin satu satu rumah makan yang ada," kata Saleh kepada wartawan, Senin (26/7/2021).

Dalam konteks ini, Saleh berpendapat pemerintah perlu mengimbau para pemilik restoran dan rumah makan. Mereka harus memiliki kesadaran sendiri terkait dengan pelaksanaan aturan tersebut. "Tanpa ada kesadaran tersebut, pemerintah pasti akan menemukan kesulitan teknis dalam melakukan pengawasan," ujarnya.

Selain itu, ada banyak klausul lain dari PPKM level 4. Semuanya harus dipublikasikan dan disosialisasikan secara luas dan cepat. Terutama, klausul klausul baru yang berbeda dengan PPKM Darurat.

"Kita tentu berharap, aturan aturan baru ini bisa efektif. Agar efektif, harus disosialisasikan sehingga bisa dibumikan. Penegakan aturan hanya bisa dilakukan jika masyarakat memahami aturan itu secara baik dan utuh," ucapnya. "Ini adalah konsekuensi dari pergantian nama dan istilah. Apalagi, pergantian nama dan istilah dibarengi dengan perubahan aturan. Ya, harus disosialisasikan dan masyarakat harus diberi pemahaman," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *